SEJARAH BERDIRINYA MUHAMMADIYAH DI INDONESIA

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan. Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air.

Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut “Sidratul Muntaha”. Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan.

PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH DI INDONESIA

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik (ini dibuktikan dengan jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah yang berjumlah ribuan). Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al Quran, diantaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.

1. Latar Belakang Kelahiran

Muhammadiyah merupakan gerakan umat Islam yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Djulhijah 1330 H, atau tanggal 18 Nopember 1912 M. Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab “Muhammad” yaitu nama nabi terakhir, kemudian mendapatkan ‘ya nisbiyah’ yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umatnya Muhammad atau pengikutnya Muhammad. Tujuannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Berdasarkan situs resmi Muhammadiyah, Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu’allimin khusus laki-laki, yang bertempat di Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan Mu’allimaat Muhammadiyah khusus Perempuan, di Suronatan Yogyakarta).

Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan (1912-1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia. Terdapat pula organisasi khusus wanita bernama Aisyiyah.

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar, berasa Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist. Gerakan Muhammadiyah bermaksud untuk berta’faul (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai idealita dan kemuliaan hidup sebagai realita.

Faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman K.H. Ahmad Dahlan terhadap Al Qur’an dalam menelaah, membahas, meneliti dan mengkaji kandungan isinya. Dalam surat Ali Imran ayat 104 dikatakan bahwa: “ Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. Memahami seruan diatas, K.H. Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau perserikatan yang teratur dan rapi yang tugasnya berkhidmad pada pelaksanaan misi dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar di tengah masyarakat.

2. Visi dan Misi Muhammadiyah

a. Visi

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin menuju terciptanya/terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

b. Misi

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar memiliki misi:

v Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.

v Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.

v Menyebar luaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.

v Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

3. Faktor Internal dan Eksternal Lahirnya Muhammadiyah

a. Faktor obyektif yang bersifat Internal

1) Kelemahan dan praktek ajaran Islam.

Kelemahan praktek ajaran agama Islam dapat dijelaskan melalui dua bentuk

a. Tradisionalisme

Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap khasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda ummat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar (barat). Tidak jarang, kegagalan dalam melakukan adaptasi itu termanifestasikan dalam bentuk-bentuk sikap penolakan terhadap perubahan dan kemudian berapologi terhadap kebenaran tradisional yang telah menjadi pengalaman hidup selama ini.

b. Sinkretisme

Pertemuan Islam dengan budaya lokal disamping telah memperkaya khasanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik, percampuradukkan antara sistem kepercayaan asli masyarakat-budaya setempat. Sebagai proses budaya, percampuradukkan budaya ini tidak dapat dihindari, namun kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika percampuradukkan itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan aqidah Islam. Orang Jawa misalnya, meski secara formal mengaku sebagai muslim, namun kepercayaan terhadap agama asli mereka yang animistis tidak berubah. Kepercayaan terhadap roh-roh halus, pemujaan arwah nenek moyang, takut pada yang angker, kuwalat dan sebagainya menyertai kepercayaan orang Jawa. Islam, Hindu, Budha dan animisme hadir secara bersama-sama dalam sistem kepercayaan mereka, yang dalam aqidah Islam banyak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara Tauhid.

2) Kelemahan Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan tradisional Islam, Pesantren, merupakan sistem pendidikan Islam yang khas Indonesia. Transformasi nilai-nilai keIslaman ke dalam pemahaman dan kesadaran umat secara institusional sangat berhutang budi pada lembaga ini. Namun terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan Pesantren yang menjadi kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat Islam yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu kelemahan itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama, seperti Bahasa Arab, Tafsir, Hadist, Ilmu Kalam, Tasawwuf dan ilmu falak. Pesanteren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, ekonomi dan lain sebagainya, yang justru sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memahami perkembangan zaman dan dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketiadaan lembaga pendidikan yang mengajarkan kedua materi inilah yang menjadi salah satu latar belakang dan sebab kenapa KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yakni untuk melayani kebutuhan umat terhadap ilmu pengetahuan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu duniawi.

b. Faktor Objektif yang Bersifat Eksternal

1. Kristenisasi

Faktor objektif yang bersifat eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kolonialisme Belanda. Missi Kristen, baik Katolik maupun Protestan di Indonesia, memiliki dasar hukum yang kuat dalam Konstitusi Belanda. Bahkan kegiatan-kegiatan kristenisasi ini didukung dan dibantu oleh dana-dana negara Belanda. Efektifitas penyebaran agama Kristen inilah yang terutama mengguggah KH. Ahmad Dahlan untuk membentengi ummat Islam dari pemurtadan.

2. Kolonialisme Belanda

Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek politik Islam Pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, KH. Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan.

3. Gerakan Pembaharuan Timur Tengah

Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan lain sebagainya. Persentuhan itu terutama diperolah melalui tulisan-tulisan Jamaluddin al-Afgani yang dimuat dalam majalah al-Urwatul Wutsqa yang dibaca oleh KH. Ahmad Dahlan. Tulisan-tulisan yang membawa angin segar pembaharuan itu, ternyata sangat mempengaruhi KH. Ahmad Dahlan, dan merealisasikan gagasan-gagasan pembaharuan ke dalam tindakan amal yang riil secara terlembaga.
Dengan melihat seluruh latar belakang kelahiran Muhammadiyah, dapat dikatakan bahwa KH. Ahmad Dahlan telah melakukan lompatan besar dalam beritijtihad. Prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah tetap berpijak kuat pada al-Quran dan Sunnah, namun implementasi dalam operasionalisasinya yang memeiliki karakter dinamis dan terus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman Muhammadiyah banyak memungut dari berbagai pengalaman sejarah secara terbuka (misalnya sistem kerja organisasi yang banyak diilhami dari yayasan-yayasan Katolik dan Protestan yang banyak muncul di Yogyakarta waktu itu.

MAJELIS

Majelis Tarjih dan Tajdid

Majelis Tabligh

Majelis Pendidikan Tinggi

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Majelis Pendidikan Kader

Majelis Pembina Kesehatan Umum

Majelis Pelayanan Sosial

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

Majelis Pemberdayaan Masyarakat

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia

Majelis Lingkungan Hidup

Majelis Pustaka dan Informasi

LEMBAGA

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting

Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan

Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Lembaga Penanggulangan Bencana

Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqqoh

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

Lembaga Seni Budaya dan Olahraga

Lembaga Hubungan dan Kerjasama International

TUNTUNAN MUHAMMADIYAH

Al-Qur'an

Tuntunan Sholat

Tuntutan Do'a

Pedoman Hidup Islami

Bacaan Sehari-hari

Tuntunan Puasa

Rekaman Pengajian

Keluarga Sakinah

SYIAR MUHAMMADIYAH

Materi Audio-Visual

Tanya Jawab Al-Islam

REFERENSI MUHAMMADIYAH

Anggaran Dasar

Anggaran Rumah Tangga

Tanfidz

Maklumat

Buku Muhammadiyah

Artikel Muhammadiyah

TUNTUNAN ISLAM

Tafsir Al-Qur'an

Kajian Hadits

Aqidah Islam

Akhlaq

TOKOH-TOKOH MUHAMMADIYAH DARI MASA KE MASA

1. KH. Ahmad Dahlan (1912-1923)

2. KH. Ibrahim (1923-1932)

3. KH. Hisyam (1932-1936)

4. KH. Mas Mansur (1936-1942)

5. Ki Bagoes Hadikoesoemo (1942-1953)

6. Buya AR Sutan Mansur (1953-1959)

7. KH. M Yunus Anis (1959-1962)

8. KH. Ahmad Badawi (1962-1968)

9. KH. Faqih Usman (1968-1971)

10. KH. AR. Fachruddin (1971-1990)

11. KH. A. Azhar Basyir (1990-1995)

12. Prof. Dr. H. Amien Rais (1995-2000)

13. Prof. Dr. H. Ahmad Syafi’i Ma’arif (2000-2005)

14. Prof. Dr. H. Din Syamsuddin (2005-2015)

PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH DI INDONESIA

1. Perkembanngan secara Vertikal

Dari segi perkembangan secara vertikal, Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi, dibandingkan dengan perkembangan organisasi NU, Muhammadiyah sedikit ketinggalan. Hal ini terlihat bahwa jamaah NU lebih banyak dengan jamaah Muhammadiyah. Faktor utama dapat dilihat dari segi usaha Muhammadiyah dalam mengikis adat-istiadat yang mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga banyak menemui tantangan dari masyarakat.

2. Perkembangan secara Horizontal

Dari segi perkembangan secara Horizontal, amal usaha Muhamadiyah telah banyak berkembang, yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Perkembangan Muhamadiyah dalam bidang keagamaan terlihat dalam upaya-upayanya, seperti terbentukanya Majlis Tarjih (1927), yaitu lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan, serta memberi tuntunan mengenai hukum. Majlis ini banyak telah bayak memberi manfaat bagi jamaah dengan usaha-usahanya yang telah dilakukan:

a. Memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

b. Memberi pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan “hisab” atau “astronomi” sesuai dengan jalan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

c. Mendirikan mushalla khusus wanita, dan juga meluruskan arah kiblat yang ada pada amasjid-masjid dan mushalla-mushalla sesuai dengan arah yang benar menurut perhitungan garis lintang.

d. Melaksanakan dan menyeponsori pengeluaran zakat pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil perkebunan, serta amengatur pengumpulan dan pembagian zakat fitrah.

e. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.

f. Terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia juga termasuk peran dari kepeloporan pemimpin Muhammadiyah.

g. Tersusunnya rumusan “Matan Keyakinan dan Cita-Cita hidup Muhammadiyah”, yaitu suatu rumusan pokok-pokok agama Islam secara sederhana, tetapi menyeluruh.

Dalam bidang pendidikan, usaha yang ditempuh Muhammadiyah meliputi:

a. mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan ke dalamnya ilmu-ilmu keagamaan, dan

b. mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum.

Dengan usaha perpaduan tersebut, tidak ada lagi pembedaan mana ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya adalah perintah dan dalam naungan agama. Dalam bidang kemasyarakatan, usaha-usaha yang telah dilakukan Muhammadiyah meliputi:

a. Mendirikan rumah-rumah sakit modern, lengkap dengan segala peralatan, membangun balai-balai pengobatan, rumah bersalin, apotek, dan sebagainya.

b. Mendirikan panti-panti asuhan anak yatim, baik putra maupun putri untuk menyantuni mereka.

c. Mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan, dan toko buku yang banyak memublikasikan majalah-majalah, brosur dan buku-buku yang sangat membantu penyebarluasan paham-paham keagamaan, ilmu, dan kebudayaan Islam.

d. Pengusahaan dana bantuan hari tua, yaitu dana yang diberikan pada saat seseorang tidak lagi bisa abekerja karena usia telah tua atau cacat jasmani.

e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntunan Ilahi.

Dalam bidang politik, usaha-usaha Muhammadiyah meliputi:

a. Menentang pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan pajak atas ibadah kurban. Hal ini berhasil dibebaskan.

b. Pengadilan agama di zaman kolonial berada dalam kekuasaan penjajah yang tentu saja beragama Kristen. Agar urusan agama di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, juga dipegang oleh orang Islam, Muhammadiyah berjuang ke arah cita-cita itu.

c. Ikut memelopori berdirinya Partai Islam Indonesia. Pada tahun 1945 termasuk menjadi pendukung utama berdirinya partai Islam Masyumi dengan gedung Madrasah Mu’alimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat kelahirannya.

d. Ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia di kalangan umat Islam Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam tabligh-tablighnya, dalam khotbah ataupun tulisan-tulisannya.

e. Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, pernah seluruh bangsa Indonesia diperintahkan untuk menyembah dewa matahari, tuhan bangsa Jepang. Muhammadiyah pun diperintah untuk melakukan Sei-kerei, membungkuk sebagai tanda hormat kepada Tenno Heika, tiap-tiap pagi sesaat matahari sedang terbit. Muhammadiyah menolak perintah itu.

f. Ikut aktif dalam keanggotaan MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) dan menyokong sepenuhnya tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) agar Indonesia mempunyai parlemen di zaman penjajahan. Begitu juga pada kegiatan-kegiatan Islam Internasional, seperti Konferensi Islam Asia Afrika, Muktamar Masjid se-Dunia, dan sebagainya, Muhammadiyah ikut aktif di dalamnya.

g. Pada saat partai politik yang bisa amenyalurkan cita-cita perjuangan Muhammadiyah tidak ada, Muhammadiyah tampil sebagai gerakan dakwah Islam yang sekaligus mempunyai fungsi politik riil. Pada saat itu, tahun 1966/1967, Muhammadiyah dikenal sebagai ormaspol, yaitu organisasi kemasyarakatan yang juga berfungsi sebagai partai politik.

Dengan semakin luasnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pemimpin persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selain majelis dan lembaga, terdapat organisasi otonom, yaitu organisasi yang bernaung di bawah organisasi induk, dengan amasih tetap memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam persyarikatan Muhammadiyah, organisasi otonom (Ortom) ini ada beberapa buah, yaitu:

1. ‘Aisyiyah

2. Nasyiatul ‘Aisyiyah

3. Pemuda Muhammadiyah

4. Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM)

5. Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah (IMM)

6. Tapak Suci Putra Muhamadiyah

7. Gerakan Kepanduan Hizbul-Wathan

Organisasi-organisasi otonom tersebut termasuk kelompok Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). Keenam organisasi otonom ini berkewajiban mengemban fungsi sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

PEMIKIRAN/GAGASAN TOKOH-TOKOH MUHAMMADIYAH

1. K.H. Ahmad Dahlan, lahir di Yogjakarta 1 Agustus 1868, ia berasal adari elit keagamaan kesultanan Yogjakarta, menjadi haji tahun 1890, sekembalinya dari Mekkah, gagasanya memperbaharui Islam melalui organisasi yang dibentuknya. Hingga tahun 1925 Muhammadiyah telah mendirikan 50 buah sekolah dengan jumlah murid 4000 orang, balai pengobatan dan panti asuhan.

2. K.H. Ibrahim,lahir 7 Mei 1874 di Yogjakarta, beliau adik Nyai Ahmad Dahlan. Pada masa ini Muhammadiyah mengalami perkembangan yang pesat. Gagasannya adalah 1) kaum ibu supaya rajin beramal dan beribadah, senantiasa mengingat Allah, rajin menjalankan perintah agama Islam, 2) pengajian model sorogan, yaitu belajar prifat bersifat sindividual terutama untuk anak-anak muda, dan model weton, yaitu cara mengajar mengaji kyai membaca sedang santri-santrinya mendengarkan dengan memegang kitabnya masing-masing, 3) konggres mulai diadakan secara bergiliran diseluruh kota Indonesia, seperti konggres Muhammadiyah ke 15di Surabaya, kemudian berturut-turut setelah itu di selenggarakan di kota Pekalongan, Solo, Bukittinggi, Makasar dan Semarang, 4) bea siswa, khitanan massal, memperbaiki badan perkawinan dan menjodohka putra-putri Muhammadiyah, penurunan gambar KH. Ahmad Dahlan, karena ada indikasi mengkultuskan beliau, 5) member kebebasan pada golongan muda untuk mengekspresikan cara-cara berdakwah.

3. KH. Hisyam, lahir Yogjakarta, 10 November 1883, pada pereode ini perekembangan sekolah sekolah Muhammadiyah tumbuh subur bak jamur, karena beliau lebih memperhatikan tentang pendidikan dan pengajaran .Gagasannya, tentang 1) ketertiban administrasi dan menejemen organisasi, 2) modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, sampai masa berakhir kepemimpinannya tahun 1932 telah berdiri 103 volkschool, 47 Standaardschool, 69 hollandschool Inlandsche School ( HIS), dan 25 Schael School , yaitu sekolah lima tahun yang menyambung ke MULO ( Meer Uitgedbreid lager Onderwijs) setara dengan SMP saat ini., 5) menerima subsidi dari pemerintah Hindia Belanda.

4. Mas Mansyur, lahir Surabaya 25 Juni 1896, pahlawan nasional dan anggota 4 serangkai dalam pergerakan Nasional Indonesia. Gagasannya, 1) membentuk majlis diskusi bersama (Tawsir al- Afkar) berdiri karena latar belang kekolotan masyarakat Surabaya 2) membebaskan tanah air dari penjajahan, 3) menerbitkan majalah Suara Santri, 4) memperbolehkan bunga bank.

5. Ki Bagus Hadikoesoemo, lahir Yogjakarta, dengan nama R Hidayat, 24 November 1890, merupakan tokoh kuat patriotik, anggota BPUPKI dan PPKI. Gagasanya, 1) sangat besar peranannya dalam mukodimah UUD 1945, dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan, 2) merumuskan pokok-pokok pikiran KH. Ahmad Dahlan yang dijadikan muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, 3) memperlakukan hukum agama Islam, 4) menentang penghormatan kepada dewa matahari pada masa pemerintahan Jepang,

6. Prof. Dr. Amin Rais, lahir di Solo, 26 April 1944, ia politikus yang pernah menjabat ketua MPR pereode 1999 -2004, seorang yang kritis pada kebijakan pemerintah, dijuluki “King Maker” dalam jabatan Presiden Indonesia saat awal reformasi. Gagasanya, 1) mendirikan PAN dan membawa organisasi ke partai politik, 2) mendukung evaluasi kontrak karya terhadap PT Freeport Indonesia.

7. Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif, lahir Sijunjung Sumatera Barat, 31 Mei 1935, tokoh ilmuwan yang mempunyai komitmen kebangsaan yang kuat, sikap yang plural, kritis dan bersahaja. Gagasannya tertuang dalam tulisan-tulisannya seperti dalam buku Dinamika Islam dan Islam Mengapa Tidak ?

8. Prof. Dr. Din Syamsudin, lahir Sumabawa Besar, Nusatengara Tenggara Barat, 31 Agustus 1958, politisi yang saat ini masih menjabat sebagai ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Gagasannya, ia memandang bahwa terorisme lebih relevan bila dikaitkan dengan isu poliik dibanding dengan isu idilogi, ia juga tidak senang bila sebagian kelompok umat Islam menggunakan label Islam dalam melakukan aksi terorisme, menurutnya, aksi terorisme yang mengatasnamakan Islan akan merugikan umat Islam baik dalam tingkat internal umat Islam atau pada skala global

9. HAMKA, nama singkatan dari Haji Abdul Malik Karim ‘Amrullah (Maninjau, Sumatera Barat 16 Februari 1908 – Jakarta, 24 Juli 1981), tokoh dan pengarang Islam. Putera seorang ulama terkemuka, terkenal dengan Haji Rasul dan medapat gelar doctor dari Al- Azhar ( 1955), membawa pembaharuan dalam soal agama di Minangkabau , pendidikan formal SD tetapi banyak belajar sendiri , terutama dalam bidang agama. Keahlian dalam Islam diakui oleh Internasional sehingga mendapat gelar kehormatan dari Al-Azhar tahun 1955 dan Universitas Kebangsaan Malaysia (1976). Tahun 1924 beliau merantau di pulau Jawa, untuk belajar antara lain kepada H.O.S. Tjokroaminoto dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Karya tulisnya adalah, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, Merantau ke Deli, Di Dalam Lembah Kehidupan.

10. H. Abul Karim Oei (Oei Tjen Hien), lahir di Padang Panjang, 1905, mantan anggota parlemen RI dan mendirikan organisasi etnis Tionghoa Islam dengan nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia/PITI. Mantan komisaris BCA dan akktif dalam pembauran/asimilasi Gagasannya, kesadaran harus hidup keluar dari lingkungan etnisnya.

PERMUSYAWARATAN MUHAMMADIYAH

MUKTAMAR

(1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota Muktamar selambatlambatnya tiga bulan sebelum Muktamar berlangsung.

(4) Acara Muktamar:

a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir.

4. Keuangan.

b. Program Muhammadiyah

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum

d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum

e. Usul-usul

(5) Muktamar dihadiri oleh:

a. Anggota Muktamar terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.

3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.

4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.

5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.

b. Peserta Muktamar terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.

2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.

c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat

(6) Anggota Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Muktamar tidak mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Muktamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dua bulan sesudah Muktamar.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu berlangsungnya Muktamar diatur oleh penyelenggara.

MUKTAMAR LUAR BIASA

(1) Muktamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.

(2) Undangan dan acara Muktamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Muktamar selambat-lambatnya satu bulan sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.

(3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa, kecuali ayat 3 dan ayat 4.

(4) Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Muktamar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

TANWIR

(1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.

(2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin Pimpinan Pusat.

(3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambatlambatnya satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.

(5) Acara Tanwir:

a. Laporan Pimpinan Pusat

b. Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir

c. Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan

d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar

e. Usul-usul

(6) Tanwir dihadiri oleh:

a. Anggota Tanwir terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat.

3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Daerah antara 3 sampai 5 orang berdasarkan perimbangan daerah dalam wilayah atas dasar keputusan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Pimpinan Wilayah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing dua orang.

b. Peserta Tanwir terdiri dari:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.

2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.

c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.

(7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Tanwir berhak menyatakan pendapat. Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Tanwir.

(9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Sidang Tanwir diatur oleh penyelenggara.

MUSYAWARAH WILAYAH (MUSYWIL)

(1) Musyawarah Wilayah diselengarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada Anggota Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Wilayah:

a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah , Musyawarah Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.

4. Keuangan.

b. Program Wilayah

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua

d. Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah

e. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah

f. Usul-usul

(5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.

2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.

3. Wakil daerah Sebanyak tiga orang.

4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.

5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang.

6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang.

b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, masing-masing dua orang.

2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.

c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah

(6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.

MUSYAWARAH DAERAH (MUSYDA)

(1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Daerah.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Daerah:

a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.

4. Keuangan.

b. Program Daerah

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua

d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah

e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah

f. Usul-usul

(5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.

2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.

3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.

4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang.

5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota.

6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.

b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua orang.

2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah.

c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah

(6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

MUSYAWARAH CABANG (MUSYCAB)

(1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Cabang.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Cabang:

a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang.

4. Keuangan.

b. Program Cabang

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua

d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang

e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang

f. Usul-usul

(5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.

2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.

3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.

4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua orang.

b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua orang.

2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang.

c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.

(6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

MUSYAWARAH RANTING (MUSYRAN)

(1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Ranting:

a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Ranting.

4. Keuangan.

b. Program Ranting

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua

d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting

e. Usul-usul

(5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Ranting:

1. Anggota Muhammadiyah.

2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting.

b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting

c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting

(6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan
dipilih. Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.

MUSYAWARAH PIMPINAN

(1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya:

a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,

b. Tingkat Cabang, 15 hari,

c. Tingkat Ranting, tujuh hari, sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Pimpinan:

a. Laporan pelaksanaan kegiatan

b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan

c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan pendahuluan

d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah

e. Usul-usul

(5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat

(b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah

(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang

(b) Undangan khusus

b. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah

(b) Ketua Pimpinan Cabang

(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang

(b) Undangan khusus

c. Pada tingkat Cabang:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah

(b) Ketua Pimpinan Ranting

(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang

(b) Undangan khusus

d. Pada tingkat Ranting:

1. Anggota:

a. Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang

b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.

2. Peserta (undangan khusus).

(6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta berhak pendapat.

(7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh keputusan Musyawarah Wilayah / Daerah / Cabang / Ranting, selambatlambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung.

KEABSAHAN MUSYAWARAH

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

Keputusan Musyawarah

(1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.

(2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

(3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup / rahasia.

Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.

3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.

4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.

b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Pimpinan Wilayah.

2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.

3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Pimpinan Daerah.

2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.

3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.

4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

(2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Rapat Kerja Pimpinan

(1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Pimpinan Wilayah.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Pimpinan Daerah.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.

d. Pada tingkat Cabang:

1. Anggota Pimpinan Cabang.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang

e. Pada tingkat Ranting:

1. Anggota Pimpinan Ranting.

2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.

(4) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

(1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

3. Undangan.

b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

3. Undangan.

c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.

3. Undangan.

d. Pada tingkat Cabang:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.

2. Wakil Pimpinan Ranting.

3. Undangan.

(3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

No.	Permusyawaratan	Tempat	Tahun	Ketua
1	Rapat Tahun Ke - 1	Yogyakarta	1912	KH. Ahmad Dahlan
2	Rapat Tahun Ke - 2	Yogyakarta	1913	KH. Ahmad Dahlan
3	Rapat Tahun Ke – 3	Yogyakarta	1914	KH. Ahmad Dahlan
4	Rapat Tahun Ke - 4	Yogyakarta	1915	KH. Ahmad Dahlan
5	Rapat Tahun Ke - 5	Yogyakarta	1916	KH. Ahmad Dahlan
6	Rapat Tahun Ke - 6	Yogyakarta	1917	KH. Ahmad Dahlan
7	Rapat Tahun Ke - 7	Yogyakarta	1918	KH. Ahmad Dahlan
8	Rapat Tahun Ke - 8	Yogyakarta	1919	KH. Ahmad Dahlan
9	Rapat Tahun Ke - 9	Yogyakarta	1920	KH. Ahmad Dahlan
10	Rapat Tahun Ke - 10	Yogyakarta	1921	KH. Ahmad Dahlan
11	Rapat Tahun Ke - 11	Yogyakarta	1922	KH. Ahmad Dahlan
12	Rapat Tahun Ke – 12	Yogyakarta	1923	KH. Ibrahim
13	Rapat Tahun Ke - 13	Yogyakarta	1924	KH. Ibrahim
14	Rapat Tahun Ke - 14	Yogyakarta	1925	KH. Ibrahim
15	Kongres Tahunan Ke - 15	Surabaya	1926	KH. Ibrahim
16	Kongres Tahunan Ke – 16	Pekalongan	1927	KH. Ibrahim
17	Kongres Tahunan Ke – 17	Yogyakarta	1928	KH. Ibrahim
18	Kongres Tahunan Ke – 18	Surabaya	1929	KH. Ibrahim
19	Kongres Tahunan Ke – 19	Minangkabau	1930	KH. Ibrahim
20	Kongres Tahunan Ke – 20	Yogyakarta	1931	KH. Ibrahim
21	Kongres Tahunan Ke – 21	Makassar	1932	KH. Ibrahim
22	Kongres Tahunan Ke –22	Semarang	1933	KH. Ibrahim
23	Kongres Tahunan Ke – 23	Yogyakarta	1934	KH. Hisyam
24	Kongres Tahunan Ke – 24	Banjarmasin	1935	KH. Hisyam
25	Kongres Tahunan Ke – 25	Jakarta	1936	KH. Hisyam
26	Kongres Tahunan Ke – 26	Yogyakarta	1937	KH. Mas Mansyur
27	Kongres Tahunan Ke – 27	Malang	1938	KH. Mas Mansyur
28	Kongres Tahunan Ke – 28	Medan	1939	KH. Mas Mansyur
29	Kongres Tahunan Ke – 29	Yogyakarta	1940	KH. Mas Mansyur
30	Kongres Tahunan Ke - 30	Purwokerto	1941	KH. Mas Mansyur
31	Muktamar Darurat	Yogyakarta	1944	Ki Bagus Hadikusuma
32	Silahturrahmi se – Jawa	Yogyakarta	1946	Ki Bagus Hadikusuma
33	Muktamar Ke - 31	Yogyakarta	1950	Ki Bagus Hadikusuma
34	Muktamar Ke – 32	Purwokerto	1953	Ki Bagus Hadikusuma
35	Muktamar Ke – 33	Yogyakarta	1956	Buya AR Sutan Mansur
36	Muktamar Ke – 34	Palembang	1959	H. M. Yunus Anis
37	Muktamar Ke – 35	Jakarta	1962	KH. Ahmad Badawi
38	Muktamar Ke – 36	Bandung	1965	KH. Ahmad Badawi
39	Muktamar Ke – 37	Yogyakarta	1968 1968	KH. Faqih Usman KH. AR Fachruddin
40	Muktamar Ke – 38	Ujung pandang	1971	KH. AR Fachruddin
41	Muktamar Ke – 39	Padang	1974	KH. AR Fachruddin
42	Muktamar Ke – 40	Surabaya	1978	KH. AR Fachruddin
43	Muktamar Ke – 41	Surakarta	1985	KH. AR Fachruddin
44	Muktamar Ke – 42	Yogyakarta	1990	KHA. Azhar Basyir, M. A
45	Muktamar Ke – 43	Banda Aceh	1995 1998	Prof. Dr. H. M. Amien Rais Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
46	Muktamar Ke – 44	Jakarta	2000	Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
47	Muktamar Ke – 45	Malang	2005	Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
48	Muktamar Ke – 46	Yogyakarta	2010	Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

Ciri Khas

Nama Organisasi	:	Muhammadiyah
Lambang Organisasi	:	Bentuk Lambang Lambang persyarikatan berbentuk matahari yang memancarkan duabelas sinar yang mengarah ke segala penjuru dengan sinarnya yang putih bersih bercahaya. Di tengah-tengah matahari terdapat tulisan dengan huruf Arab : Muhammadiyah. Pada lingkaran yang mengelilingi tulisan huruf Arab berwujud kalimat syahadat tauhid : asyhadu anal ila,ha illa Allah (saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah); di lingkaran sebelah atas dan pada lingkaran bagian bawah tertulis kalimat syahadat Rasul : wa asyhadu anna Muhammaddar Rasulullah (dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Seluruh Gambar matahari dengan atributnya berwarna putih dan terletak di atas warna dasar hijau daun. Arti Lambang 1. Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat. 2. Duabelas sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semagat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam, semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari (sahabat nabi Isa yang berjumlah 12) 3. Warna Putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan 4. Warna Hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan dan kesejahteraan.
Warna Organisasi	:	Hijau Daun
Lagu	:	Mars Sang Surya

Ciri Perjuangan Muhammadiyah

Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan persyarikatan Muhammadiyah sejak kelahirannya, memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya, aspirasi, motif, dan cita-citanya serta amal usaha dan gerakannya, nyata sekali bahwa didalammya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah. Secara jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammdiyah itu adalah sebagai berikut.

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam

2. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar

3. Muhammadiyah adalah gerakan tajdid

Muhammdiyah sebagai Gerakan Islam

Telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagi hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (tadabbur) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat:104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Hadjid dinamakan “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran”, yang didalammya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdiyannya kepada Allah SWT.

Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur’an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksankan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil’alamin.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muahammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat: 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma’ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah.

Muhammadiyah sebagi Gerakan Tajdid

Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan Reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus memebersihkan berbagai amalan umat yang terang-trangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid’ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid’ah dan tajdid, sbab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang.

Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurba dan sebagainya.

Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi (purification) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (reformation). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi.

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk malaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

2. Muhammdiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:

a. Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW;

b. Sunnah Rasul: Penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:

a. 'Aqidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

b. Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia

c. Ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

d. Muamalah Duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT: "BALDATUN THAYYIBATUB WA ROBBUN GHOFUR" (Keputusan Tanwir Tahun 1969 di Ponorogo)

Catatan:

Rumusan Matan tersebut telah mendapat perubahan dan perbaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

1. Atas kuasa Tanwir tahun 1970 di Yogyakarta;

2. Disesuaikan dengan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta.

ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2010 - 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 177/KEP/I.0/B/2010 Tentang TANFIDZ KEPUTUSAN MUKTAMAR SATU ABAD MUHAMMADIYAH (MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-46), maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010 - 2015 sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 39 calon yang diajukan oleh Tanwir, sesuai urutan perolehan suara, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A

2. . Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.A.

3. Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.

4. Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum.

5. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

6. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.

7. Dr. H. Abdul Mu`ti, M.Ed.

8. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

9. Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni

10. Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A.

11. Drs. H. M. Goodwill Zubir

12. Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA.

13. Drs. H. Sukriyanto AR., M.Hum.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. dan Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010 - 2015.

Selanjutnya atas dasar rapat Anggota PP Muhammadiyah hasil Muktamar, maka ditetapkanlah Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut :

SUSUNAN LENGKAP 18 ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2010-2015

1	Ketua Umum	:	Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A
2	Ketua	:	1. Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc. 2. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. 3. Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.A. 4. Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum. 5. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc.,M.Ag. 6. Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni 7. Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A. 8. Drs. H. M. Goodwill Zubir 9. Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA 10. Drs. H. Sukriyanto AR., M.Hum. 11. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si. 12. Dra. Hj. Siti Noorjannah Djohantini, M.M., M.Si
3	Sekretaris UMUM	:	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
4	Sekretaris	:	1. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed. 2. Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.
5	Bendahara UMUM	:	Prof. Dr. H. Zamroni, M.Sc.
6	Bendahara	:	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.

Dari susunan diatas, dalam periode ini ada pembidangan yang menjadi tugas masing-masing ketua yang nantinya berhubungan dengan Program Kerja yang ditetapkan dalam Muktamar, dan secara operasional pelaksanaan tugasnya akan dilakukan oleh Pembantu Pimpinan dalam bentuk Majelis dan Lembaga yang akan disusun kemudian. Pembagian tugas itu adalah :

1	Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.	:	Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri
2	Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.	:	Pendidikan, Iptek, dan Litbang
3	Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.	:	Konsolidasi Ideologis, Kelembagaan, dan Pemberdayaan Anggota
4	Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.A.	:	Tabligh
5	Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum.	:	Perkaderan dan Pembinaan Ortom
6	Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.	:	Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam
7	Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni	:	Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
8	Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A.	:	Hukum, HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik
9	Drs. H. M. Goodwill Zubir	:	Wakaf dan Kehartabendaan
10	Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA	:	Ekonomi, ZIS, dan Pemberdayaan Masyarakat
11	Drs. H. M. Sukriyanto, AR., M.Hum.	:	Lingkungan Hidup, Seni Budaya, dan Olahraga
12	Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.	:	Pustaka dan Informasi
13	Dra. Hj. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si.	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber:

www.muhammadiyah.or.id

http://tonijulianto.wordpress.com

http://guruilmu.wordpress.com

= = = SD MOEHAMMADIJAH 1942 LADANG TENGAH = = =

Laman

Sabtu, 07 September 2013

SEJARAH BERDIRINYA MUHAMMADIYAH

MAJELIS

LEMBAGA

TUNTUNAN MUHAMMADIYAH

SYIAR MUHAMMADIYAH

REFERENSI MUHAMMADIYAH

TUNTUNAN ISLAM

ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2010 - 2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar